TNews, MUSI RAWAS — Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menegaskan bahwa penyelesaian nasib ribuan tenaga honorer yang belum masuk skema PPPK bukan persoalan teknis semata, melainkan isu keadilan sosial.
Dalam audiensi bersama puluhan honorer dari berbagai instansi, Firdaus menyampaikan analogi bahwa tenaga honorer saat ini seperti tertinggal jauh dari rombongan dalam sebuah perjalanan.
“Orang sudah sampai Sekayu, kita baru berangkat dari Muara Beliti. Artinya perjuangan kita jauh lebih berat dan tidak bisa instan,” tegas Firdaus, Rabu (29/09/2025).
Ia juga menyebut DPRD tidak hanya berfungsi sebagai penyambung aspirasi, tetapi juga sebagai pengawal kebijakan agar hak-hak masyarakat yang tertinggal, termasuk honorer, tidak diabaikan.
Pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Ali Sadikin, menyatakan bahwa data tenaga honorer yang mengabdi lebih dari dua tahun sedang disiapkan untuk diperjuangkan ke forum nasional. Namun tetap diakui bahwa upaya itu butuh waktu dan tekanan politik yang kuat dari daerah.*
Peliput: Zainuri
