TNews, MUSI RAWAS – Suasana di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, mendadak ramai pada Senin pagi (16/3/2026). Belasan massa dari Gerakan Pemuda Kekuatan Pembaharuan (GPKP) mendatangi kantor tersebut untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dipimpin langsung oleh koordinator lapangan, Neka Pratama. Para peserta aksi membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di halaman kantor dinas. Aparat gabungan dari Polres Musi Rawas tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib.
Dalam orasinya, massa menyoroti temuan BPK yang mencatat adanya kelebihan pembayaran serta ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan pada 18 paket belanja modal di lingkungan Dinas PU Bina Marga Musi Rawas. Nilai temuan tersebut disebut mencapai Rp8.604.170.648,10.
Para pengunjuk rasa mempertanyakan apakah dana tersebut telah dikembalikan ke kas daerah. Mereka meminta agar proses pengembalian anggaran dilakukan secara transparan dan dapat diketahui publik.
“Kami ingin ada keterbukaan terkait temuan ini. Jika memang ada kelebihan pembayaran, harus jelas apakah sudah dikembalikan atau belum,” kata Neka Pratama saat menyampaikan orasi di depan kantor dinas.
Selain itu, massa juga meminta pimpinan dinas melakukan evaluasi terhadap para mitra atau kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Mereka menilai perlu ada langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Tak hanya itu, pengunjuk rasa juga menyampaikan tuntutan agar kepala dinas bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak mampu, mereka meminta agar jabatan tersebut dievaluasi.
Aksi berlangsung sekitar setengah jam dengan penyampaian tuntutan secara bergantian. Namun hingga waktu tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga Musi Rawas belum menemui massa yang menunggu di halaman kantor.
Informasi yang diterima pengunjuk rasa menyebutkan bahwa kepala dinas sedang menjalankan pekerjaan dari luar kantor atau work from anywhere (WFA), sehingga tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung. Pihak dinas kemudian mengutus perwakilan untuk menerima aspirasi massa.
Perwakilan tersebut, seorang staf bernama Iwan, menemui para demonstran untuk menerima tuntutan yang disampaikan. Dalam pertemuan singkat itu, ia tidak memberikan penjelasan terkait substansi tuntutan, namun berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi kepada pimpinan dinas.
Setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap, massa kemudian membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian.* (Zai)
